Data Provinsi Papua · Pasca-Pemekaran 2022

Infografis &
Statistik Daerah

Data statistik resmi Provinsi Papua mencakup wilayah 9 kabupaten/kota kawasan Mamta dan Saireri pasca-pemekaran berdasarkan UU No. 14, 15 & 16 Tahun 2022. Sumber: BPS Provinsi Papua, Kemendagri, BAPPEDA Papua 2023–2024.

Diperbarui

Oktober 2024

Sumber Utama

BPS Papua

Catatan Pemekaran: Wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya telah menjadi provinsi tersendiri. Data yang ditampilkan di halaman ini hanya merujuk pada wilayah Provinsi Papua (induk) setelah pemekaran — tidak termasuk wilayah provinsi pemekaran baru.

82K
km²
Total Area
9
kab/kota
Wilayah Administratif
106
distrik
Jumlah Distrik
1029
kampung
Jumlah Desa/Kelurahan
74,69
poin
Indeks Pembangunan Manusia
1,07 jt
jiwa
Data Kependudukan

Infografis

81,383,30 km²

Luas wilayah daratan Provinsi Papua (induk)Luas wilayah daratan ProvinssdsfLuas wilayah daratan Provinsi Papua (induk)i Papua (induk)

Provinsi Papua pasca-pemekaran 2022 mencakup dua wilayah adat utama: Mamta (kawasan Jayapura) dan Saireri (kawasan Biak–Yapen–Waropen). Luas daratan ±82 ribu km² dengan garis pantai yang panjang menghadap Samudera Pasifik.

Kabupaten 8 Kabupaten
Kota 1 Kota (Jayapura)
Distrik 106 Distrik
Desa/Kelurahan 1029
Wilayah adat Mamta & Saireri
Batas utara Samudera Pasifik
Batas Timur Papua Nugini
Kabupaten
Kota
Distrik
Desa/Kelurahan
Detail

Infografis

1,07 jt jiwa

Jumlah Penduduk berdasarkan data dari Papua dalam angka 2026

Dengan pemekaran, populasi Papua (induk) menjadi sekitar 1,08 juta jiwa — jauh lebih kecil dari total Papua sebelum pemekaran. Kota Jayapura menjadi pusat konsentrasi penduduk terbesar, sementara Mamberamo Raya memiliki kepadatan terendah.

Indeks Pembangunan Indonesia 74,69
Laju pertumbuhan 1,34 %
Angka harapan hidup 70,77 tahun
Angka melek huruf usia 15+ 98,39 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63,98 %
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,96 %
Penduduk Miskin 171,38 ribu
Indeks Pembangunan Indonesia
Laju pertumbuhan
Angka harapan hidup
Angka melek huruf usia 15+
Detail

Infografis

74,69 poin

Indeks Pembangunan Manusia 2025

Pasca-pemekaran, Provinsi Papua (induk) mencatat IPM 74,69 — masuk kategori Tinggi. Nilai ini lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi pemekaran baru. Kota Jayapura menjadi pendorong utama dengan angka IPM di atas 80.

Kategori IPM Tinggi (≥70)
UHH (Usia Harapan Hidup) 70,77 tahun
Kepadatan Penduduk per km2 13,14 km2
Laju pertumbuhan ekonomi 3,97 %
Pertumbuhan IPM +0,30 poin (2024→25)
Kategori IPM
UHH (Usia Harapan Hidup)
Kepadatan Penduduk per km2
Laju pertumbuhan ekonomi
Detail

Infografis

19,16 %

Tingkat kemiskinan data 2025

Tingkat kemiskinan 19,16% masih di atas rata-rata nasional, didorong terutama oleh kemiskinan pedesaan di wilayah terpencil. Ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan utama pembangunan.

Jumlah penduduk miskin 171,38 ribu jiwa
Persentase penduduk miskin 19,16 %
Garis kemiskinan (perkotaan) 807.291 /kapita/bulan
Garis kemiskinan (perdesaan) 604.835 /kapita/bulan
Penuruan Persentase kemiskinan 7 %
Persentase penduduk miskin (perkotaan) 5,85 %
Persentase penduduk miskin (perdesaan) 38,00 %
Jumlah penduduk miskin
Persentase penduduk miskin
Garis kemiskinan (perkotaan)
Garis kemiskinan (perdesaan)
Detail

Infografis

6,96 %

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) September 2025

TPT Papua (induk) 4,51% berada di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian, perikanan, dan jasa pemerintahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pemerintah mendorong formalisasi tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja 63,98 %
Tingkat pengangguran terbuka 6,96 %
Laju pertumbuhan ekonomi 3,97 %
Inflasi 2,54
Upah Min. Provinsi 4.436.283 2025
Penurunan TPT 4,42(2024->25) %
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka
Laju pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Detail

Infografis

49.274 ribu jiwa

Jumlah pegawai negeri sipil

BKN mencatat ada sebanyak 49.274 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan instansi daerah Provinsi Papua

DPRD 206 orang
PNS 49.274 orang
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 9.437 orang
Aparatur Sipil Negara 58.711 orang
DPRD
PNS
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
Aparatur Sipil Negara
Detail

Pencarian